Wartawan Bertanya, Pemerintah Seharusnya Menjawab
Oleh: Pinnur Selalau (Pimred Media RadarCyberNusantara.Id)
RadarCyberNusantara.Id | Pada sistem demokrasi, wartawan bukanlah lawan yang harus diwaspadai atau musuh pemerintahan itu sendiri. Mereka justru memainkan peran penghubung antar masyarakat dan pemerintah, mereka membuka jembatan komunikasi pada publik untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk membuka jalannya informasi, dari berbagai tuntutan publik seperti transparasi, akuntabilitas, dan komunikasi yang jujur pada pemerintah.
Peristiwa yang terjadi baru-baru ini pada saat awak media akan meminta waktu untuk wawancara terkait sebuah program strategis Pemerintah Daerah, namun mendapatkan perlakuan yang sangat menyinggung perasaan dan menimbulkan kekhawatiran. Wartawan yang akan melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada salah satu kepala UPT justru mendapatkan penghinaan dan pelecehan profesi dengan ucapan yang terkesan merendahkan “Nanti saya TF aja bang Untuk beli rokok” Ucapan ini bukan hanya merendahkan martabat wartawan, tapi juga memutus dialog antara pejabat dan media, dan berpotensi besar merusak hubungan antara pemerintah dan publik secara lebih luas dengan adanya tindakan tersebut.
Wawancara merupakan ruang komunikasi yang penting, tempat di mana wartawan bisa bertanya langsung kepada pejabat, tanpa filter, dan dengan spontanitas yang mewakilkan suara publik. Membatasi ruang tersebut atas berbagai alasan bukan wewenang atau karena pertanyaan yang tidak bisa dijawab apalagi menggunakan alasan “bukan tupoksi.” sama saja dengan menghalangi kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya yang tak kalah penting dalam mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab.
Sikap menghindari media akan selalu menjadi sinyal negatif di mata publik. Ketika pejabat publik, atau orang-orang di sekitarnya, merespons wartawan dengan menghindar apalagi berasumsi negatif terhadap fungsi media, maka ruang demokrasi ikut terdampak. Pejabat publik seharusnya menyambut pertanyaan, bahkan yang paling tajam sekalipun dengan tenang serta penjelasan yang jujur, bukan dengan mencari alasan untuk menghindar apalagi menghina seolah-olah wartawan melakukan wawancara hanya untuk mencari uang rokok, itu merendahkan profesi jurnalis. Patut diingat sedari awal profesi dalam ruang publik beresiko, memicu banyaknya pertanyaan publik apabila didalam ruang tersebut ada kesalahan mau sekecil apapun yang terjadi.
Kadis, KUPT, dan Camat memiliki tugas mendukung kelancaran dalam program kepala daerah, bukan membatasi interaksi pada media. Jurnalis bukan pengarang fiksi, melainkan penghubung komunikasi. Justru dari sinilah kepekaan terhadap etika komunikasi sangat dibutuhkan: bagaimana menjaga kehormatan pemerintah tanpa menjatuhkan profesi lain apalagi publik malah mengetahui masalah terbaru bukannya mendapatkan jawaban yang ingin diketahui.
Pemerintah dan jurnalis seharusnya berjalan bersamaan dalam misi pelayanan publik. Wartawan bertanya bukan karena ingin menjatuhkan, melainkan karena ingin mengungkap, menjelaskan, kepada publik. Menghargai pekerjaan pers bukan hanya soal etika, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintahan yang bersih dan terbuka. Sebab kepercayaan masyarakat dibangun bukan dari retorika, melainkan dari kemauan untuk mendengar dan bersedia menjawab dengan jujur. (**)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar