RadarCyberNusantara.Id | Seruan efisiensi anggaran terus digaungkan pemerintah pusat. Tapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sejumlah pos belanja Sekretariat Daerah justru memunculkan tanda tanya. Selasa (19/5/2026).
Sorotan publik tertuju pada dokumen anggaran Setda Tubaba tahun 2025. Total Rp30,2 miliar dipecah ke dalam 316 paket kegiatan.
Dari ratusan paket itu, satu pos yang paling mencolok adalah perjalanan dinas dalam skema swakelola senilai Rp2,025 miliar. Anggaran itu dibagi menjadi 29 paket kegiatan dengan judul beragam, penyusunan kebijakan, pengurusan administrasi dan anggaran, fasilitasi pimpinan daerah, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan.
Pembagian ke dalam 29 paket inilah yang kini memunculkan pertanyaan publik, apakah pemecahan ini memang sesuai kebutuhan kerja, atau sekadar cara agar anggaran lebih mudah dicairkan?
*Kontras dengan Semangat Efisiensi*
Yang membuat sorotan menguat adalah kontrasnya dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan. Di tingkat desa, masih banyak infrastruktur tertunda karena alasan keterbatasan anggaran.
Sementara di satu bagian Setda saja, pos belanja perjalanan dinas menembus miliaran rupiah.
Bagi masyarakat, logikanya sederhana. Jika anggaran terbatas, prioritas harus jelas. Belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan warga sebaiknya tidak menyedot porsi terbesar.
*Proses di Legislatif Juga Disorot*
Pertanyaan publik juga mengarah ke proses pembahasan di legislatif. Sejauh mana setiap pagu anggaran ditelaah sebelum disetujui?
Tanpa kajian yang ketat, risiko pemborosan dan dugaan penggelembungan anggaran selalu terbuka. Padahal, setiap rupiah di APBD berasal dari uang rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan.
Hingga kini, yang dibutuhkan bukan saling tuding, tapi penjelasan terbuka. Publik berhak tahu apakah anggaran sebesar itu benar-benar menghasilkan output yang terukur.
*Pertanyaan Konfirmasi Belum Dijawab*
Untuk menjaga keberimbangan berita, redaksi telah mengirimkan daftar pertanyaan konfirmasi kepada Kabag Umum Setda Tubaba pada Selasa 19/5/2026 Pertanyaan itu mencakup,
Dasar dan pertimbangan pembagian anggaran Rp30,2 M ke dalam 316 paket kegiatan.
Tujuan dan output yang diharapkan dari 29 paket perjalanan dinas swakelola senilai Rp2,025 M.
Pandangan terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Keterkaitan kegiatan dengan peningkatan pelayanan publik dan kinerja pimpinan daerah.
Tanggapan atas perhatian masyarakat terkait keselarasan anggaran ini dengan program efisiensi pemerintah.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons resmi dari Kabag Umum maupun Sekretaris Daerah Tubaba.
*Opini: Ruang Penjelasan yang Masih Kosong*
Diamnya pihak Setda Tubaba atas pertanyaan konfirmasi ini justru memperlebar ruang spekulasi publik. Padahal, klarifikasi sederhana bisa memotong asumsi liar dan mengembalikan kepercayaan.
Transparansi bukan hanya soal membuka dokumen anggaran. Ia juga soal berani menjelaskan di depan publik mengapa uang rakyat dibelanjakan dengan skema tertentu.
Jika 29 paket perjalanan dinas itu memang memiliki output jelas dan terukur, publik berhak mendengarnya langsung. Sebaliknya, jika ada kelemahan dalam perencanaan, mengakui dan memperbaikinya jauh lebih baik daripada membiarkan kecurigaan tumbuh.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik hanya bisa dijaga dengan satu cara, akuntabilitas yang dijalankan, bukan ditunda.
Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi yang masuk akan dimuat sebagai update berita ini selanjutnya.(Tim)
Tidak ada komentar